Di zaman sekarang, siapa sih yang gak terhubung dengan dunia digital? Mulai dari media sosial hingga berita yang datang cepat banget. Tapi ada satu berita yang bikin banyak orang gempar dan bingung: kasus seorang bocah 11 tahun yang dijadikan istri oleh seorang pria dewasa. Bukan karena cinta, tapi karena praktik yang seharusnya tidak pernah terjadi: pernikahan anak. Ya, pernikahan anak! Sebuah fenomena yang bisa bikin kita semua bertanya-tanya, “Kok bisa sih itu terjadi di zaman sekarang?”

Kisah Bocah 11 Tahun yang Dijadikan Istri

Kisah ini berawal dari sebuah kejadian yang menggemparkan masyarakat, terutama ketika diketahui bahwa sang anak, yang masih berusia 11 tahun, dipaksa menikah dengan seorang pria yang sudah dewasa. Tidak ada cinta di dalamnya. Tidak ada kematangan emosi. Ini adalah tindakan yang jelas melanggar hak-hak anak dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagaimana bisa seorang anak yang seharusnya masih sibuk belajar dan bermain, tiba-tiba dihadapkan pada tanggung jawab sebagai seorang istri? Ini adalah contoh nyata dari pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak di usia tersebut seharusnya mempelajari hal-hal yang sesuai dengan perkembangan usia mereka, bukan menghadapi pernikahan yang penuh dengan risiko.

Tentu saja, kejadian ini menjadi perhatian besar di media sosial dan menciptakan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagaimana bisa, di zaman modern ini, seseorang yang masih anak-anak diperlakukan seperti ini? Lalu, bagaimana pula hukum Indonesia melihat hal ini?

Tinjauan Hukum: Pernikahan Anak di Indonesia

Mari kita telaah lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya salah dalam kasus ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk memahami ini, kita harus melihat beberapa regulasi penting yang mengatur perlindungan anak, pernikahan, serta batas usia yang sah untuk menikah.

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002)

Pernikahan anak jelas melanggar hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat 2 dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir. Jadi, jelas bahwa seorang anak berusia 11 tahun masuk dalam kategori anak yang harus dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam hal pernikahan.

Lebih lanjut, Pasal 59 dalam UU ini juga menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, pernikahan anak di bawah usia yang sah jelas merupakan bentuk kekerasan dan eksploitasi yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum.

2. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Hukum Indonesia juga mengatur tentang usia minimal untuk menikah, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Meskipun ada pengecualian yang memungkinkan pernikahan lebih muda dengan izin dari pengadilan, pernikahan pada usia 11 tahun jelas melanggar ketentuan ini.

Jika kita melihat pernikahan anak di bawah usia 16 tahun, itu adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya melanggar hukum, pernikahan pada usia muda juga bisa berakibat fatal bagi perkembangan fisik dan psikologis anak.

3. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain undang-undang tersebut, tindakan pernikahan anak juga bisa dikaitkan dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 332 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ini jelas mencakup eksploitasi seksual dan perlakuan yang merugikan anak yang belum cukup umur untuk memahami dan mengambil keputusan tentang hubungan seksual.

Pernikahan pada usia yang sangat muda, seperti kasus ini, lebih dari sekedar permasalahan sosial; ini juga menjadi masalah hukum yang harus diselesaikan secara tegas. Setiap orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut, terutama yang berusia dewasa dan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur, bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual.

Dampak Psikologis dan Fisik

Tidak hanya masalah hukum, pernikahan anak ini juga memiliki dampak yang sangat besar bagi anak yang terlibat. Banyak ahli psikologi yang sepakat bahwa pernikahan pada usia yang sangat muda dapat merusak perkembangan psikologis anak. Di usia 11 tahun, anak seharusnya masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional yang membutuhkan waktu dan ruang untuk tumbuh.

1. Gangguan Psikologis

Anak yang dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin merasa terjebak dalam peran yang tidak sesuai dengan usia mereka, dan tekanan untuk menjalani kehidupan rumah tangga di usia yang sangat muda bisa mengakibatkan gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

2. Kesehatan Fisik yang Terganggu

Selain gangguan psikologis, pernikahan anak juga menempatkan anak dalam risiko besar terkait kesehatan fisik, terutama bila sudah melibatkan hubungan seksual dan kehamilan. Tubuh seorang anak di usia 11 tahun belum siap untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan, yang dapat berujung pada komplikasi medis serius, bahkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri mencatat bahwa kehamilan pada usia muda sangat berisiko tinggi bagi kesehatan ibu dan anak.

Mengapa Perkawinan Anak Masih Terjadi?

Meski banyak undang-undang yang melarang dan mengatur pernikahan anak, mengapa praktik ini masih terjadi? Salah satu faktor terbesar adalah kemiskinan, yang membuat beberapa orang tua merasa bahwa menikahkan anak mereka akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Beberapa juga menganggap pernikahan sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari potensi pelecehan atau “untuk mencegah zina”. Namun, ini adalah pandangan yang sangat keliru dan tidak dapat diterima dalam konteks hukum dan kemanusiaan.

Apa yang Harus Dilakukan?

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang lebih tegas. Para pihak yang terlibat dalam pernikahan anak, termasuk orang tua dan pihak yang menikahi anak tersebut, harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk ada edukasi masyarakat terkait bahaya pernikahan anak dan pentingnya perlindungan terhadap hak anak.

Pemerintah, melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), juga harus memperkuat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan pernikahan anak, serta memberikan lebih banyak akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pernikahan anak.

Penutup: Bukan Cinta, Ini Kejahatan

Kasus pernikahan anak di usia 11 tahun ini bukanlah sebuah cerita cinta. Ini adalah sebuah kejahatan yang melanggar hak-hak dasar anak, yang harus dilindungi oleh negara. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka berhak untuk menikmati masa kecil mereka dengan aman, tanpa tekanan untuk menjadi orang dewasa sebelum waktunya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pernikahan anak tidak terjadi lagi, dan anak-anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaik mereka.

Pernikahan anak bukanlah solusi untuk masalah sosial atau ekonomi. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihentikan. Hukum Indonesia, dengan undang-undang perlindungan anak dan pernikahan, telah memberikan batasan yang jelas. Kini saatnya untuk memperjuangkan perlindungan anak, bukan untuk mengeksploitasi mereka.